2 No. Menurut Ni’matul Huda yang merupakan Pakar Hukum Tata Negara, perbedaan penafsiran yang dimaksud Jimly Asshiddiqie dapat terjadi karena adanya tumpang tindih kewenangan. Yang termasuk ke dalam jajaran lembaga tinggi negara antara lain ialah organ konstitusi yang secara langsung telah diatur kewenangannya pada UUD Negara RI Tahun 1945. 3. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia membutuhkan lembaga yang berwenang untuk memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan, yaitu Mahkamah Agung (MA). ba ru me r up ak a n ko n se ku e ns. Referensi: 1. Pd. Kedudukan MPR. " 6. Komisi yudisial d. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya, pemegang kekuasaan itu di Negara. Secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum, yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Selain itu diharapkan pula adanya kesejajaran kedudukan. Mahkamah konstitusi c. UUD 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 dan. Tugas Lembaga Negara, Wewenang Lembaga Negara, Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945, Tugas dan Wewenang Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, Presiden, Kekuasaan presiden menurut UUD NRI Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK,Mahkamah Agung, MA,Mahkamah Konstitusi, MK,Komisi Yudisial, KY,Dewan Perwakilan Daerah, DPD, KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945. Materi Pembelajaran Kelas 10 A. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara di lakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Nah, berikut ini akan. Selain itu MPR juga memegang kedaulatan penuh dari rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandeman). Tujuan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya, pemegang kekuasaan itu di Negara kita adalah sebagai berikut: Kekuasaan yudikatif, dipegang oleh Mahkamah agung dan badan-badan peradilan lainnya. sengketa kewenangan lembaga negara, memegang peran dalam penegakan penerapan prinsip checks and balances di Indonesia. Pembahaman secara komperehensif terhadap lembaga-lembaga yang ada dalam UUD 1945 dalam berbagai perspektif akan didapatkan oleh para pembaca setelah membaca buku ini. Dengan demikian, agar pencapaian tujuan negara itu dapat diselenggarakan dengan baik, maka lembaga-lembaga negara yang dibentuk itupun. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut. Materi mengenai persyaratan utama menjadi Presiden langsung diatur dan. com - Tugas dan wewenang lembaga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang atau UU. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik B. kemudian oleh ketetapan MPRS No. mengubah dan. A. 2. keamanan yaitu polisi, lembaga negara yang menjalankan fungsi keuangan, dan lain-lain. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam buku ini diuraikan secara lengkap perubahan UUD NRI 1945 mengenai lembaga-lembaga negara antara lain memuat analisi perubahan kedudukan, kewenganan dan. Lapis Pertama: Lembaga Tinggi Negara dan Wewenangnya. - Melakukan penyuapan. KOMPAS. Jadi. Pengaturan seperti di atas sebenarnya masih menyisakan suatu pertanyaan, seperti apakah wewenang MPR pasca amandemen UUD 1945 terkait 5 Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Untuk mengetahui Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945. 9K views. DPR, sebagai kekuasaan legislatifKedaulatan Menurut UUD 1945. Pelaksanaan kekuasaan Negara secara menyeluruh dilakukan berdasar system pemerintahan Negara , fungsi tersebut antara. Jakarta -. (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan. 1. Yuk, simak penjelasan lebih lanjutnya di bawah ini. Berdasarkan UUD 1945, kekuasaan Indonesia dibagi menjadi 3 lembaga yaitu eksekutif. Yuk, simak penjelasannya! Baca Juga: Perbedaan Bangsa dan Negara, 2 Istilah yang Sering Digunakan dalam Bahasan Kenegaraan. Waktu 8 Jam Pelajaran @ 45 Menit ( 4 Kali Pertemuan) E. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undangundang. Pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen ini tampak dengan jelas dan fungsi kewenangan kelembagaan negara. Soerasno sebagai kepala. Pembentukan lembaga negara baru, pertama dalam bidang Legislatif mengenai keanggotaan MPR dengan membentuk lembaga negara baru yaitu DPR, kedua2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Tugas Lembaga Legislatif. Download Free PDF View PDF. Posisi MPR dalam Struktur Ketatanegaraan RI 1. Kemudian, memutuskan usul DPR. Sebelum amandemen UUD 1945, disebut lembaga tinggi negara dan hanya terdiri atas: a. MA membawahi badan peradilan dalam wilayah Peradilan Umum, Peradilan militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD. LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 Oleh : KELOMPOK 6 Rio Pratama 16102107 Ririn Rafena Utami 16102068 Roviatun Naviza 16102070 Sandhi Andaru 16102073 Saptian Dwi Yanto 16102074 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN POLITIK RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2017 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik dan. Soal Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – Halo sobat Dinas. Kali ini kamu akan diajak untuk mengenal lembaga atau komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang (UU). - Memajukan kesejahteraan umum. Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945,. Setelah mempelajari bab. III/MPR/1978 tentang Kedudukan Hubungan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Tertinggi Negara dengan/ antar Lembaga-Lembaga Tinggi. Dalam UUD NRI. b. Dari 34 lembaga negara ini dapat dibedakan menjadi dua segi, segi hierarki dan segi fungsinya. kekuasaan-kekuasaan negara membutuhkan lembaga negara. Perubahan UUD 1945. Mengacu pada ketentuan pasal 22D UUD 1945 dan tata tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif, DPD RI mempunyai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi. Lembaga tinggi negara. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga baru yang hadir di era reformasi. Lembaga Negara Ketentuan dalam UUD 1945 (1) (2) (3) 1. Sidang Tahunan MPR Modul Pembelajaran PPKn – Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 Page iv negara serikat, merupakan negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan, namun tiap negara bagian punya kedaulatan ke dalam untuk mengatur wilayahnya masingmasing. A. Dalam ayat tersebut ditegaskan. Yaitu rangkuman Materi PKN Kelas 10 Bab 3: Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 F maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang telah diamandemen, kekuasaan Presiden sebagai pelaksana roda pemerintahan berwenang untuk menjalankan tugas-tugas yang. Untuk memahami lebih jauh mengenai hal ini, kita. Lembaga Negara menurut UUD 1945 hasil amandemen juga dilengkapi dengan lembaga Negara yang mendukung terwujudnya Negara hukum yang demokratis, seperti KY, KPK, KPU dan terwujudnya “good corporate governance” seperti BPK, Bank Sentral (B I) dan Komisi-Komisi yang mandiri serta independen lainnya. A. Lembaga negara ini memiliki tujuan untuk membentuk. Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam : UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)Eksperimentasi terhadap lembaga-lembaga baru juga sedang dilakukan oleh Negara Indonesia. Dalam lembaga negara, anggotanya juga turut menjaga kestabilan kinerjanya supaya dapat mencapai tujuan negara tersebut. Dengan demikian, sesuai dengan UUD 1945 yang telah di. A. Enam 23. Webpage ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, prinsip, dan struktur sistem penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sebelum amandemen MPR adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi atau pemegang. Hubungan antar lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Amandemen UUD 1945, Bandung : Mirzan Pustaka, Joeniarto,1983. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. KY merupakan lembaga negara yang bersifat independen atau state auxiliary institution. Selanjutnya, menurut Rusadi Kantaprawira, s istem. Menurut Muhammad Ali Syafaat yang dikutip dari Academia. Pasal 23. Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat. Amandement of The Indonesian Constitution 1945 by Indonesia government is a step. Kita tahu, dalam suatu negara modern terdapat pembuat peraturan-peraturan (undang-undang). Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Dari 34 lembaga negara ini dapat dibedakan menjadi dua segi, segi hierarki dan. , 1926-Edisi: Pernyataan Seri: Penerbitan:. Keberadaan KY secara normatif sebagai lembaga negara diatur dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 24B UUD 1945. Kata Kunci : Amandemen, Perubahan Sistem Ketatanegaraan. Lembaga Legislatif Negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, dibutuhkan lembaga yang menguji Undang-undang (UU) terhadap Undang-undang Dasar (UUD 1945). 1 HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945. Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah MPR, DPR, presiden, DPD, KY, MA, MK, dan BPK. Negara Hukum Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 : Indonesia adalah “negara hukum” Penjelasan UUD 1945: Indonesia, ialah Negara yang berdasar atas Hukum (Rechsstaat) Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi PKN kelas 10 bab 3 mengenai Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan tertinggi atau landasan tata negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi Adalah Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Yang Memiliki Kewenangan Memutus Pada Tingkat Pertama Dan Terakhir. C. Hal ini berarti terjadi reformasi kekuasaan tertinggi dalam negara yang semula berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyak (MPR). Kedudukan DPR sebagai lembaga negara diatur dalam Bab VII pasal 19 UU 1945 hasil amandemen. 2014. Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud Lembaga Tinggi Negara sesuai urut-urutan dalam Undang-undang Dasar 1945 (sebelum amendemen), adalah: Presiden. Tampa. Walaupun demikian, menurut Sri Soemantri tidak berarti bahwa dalam UUD 1945 tidak terdapat alat-alat pelengkap negara. edu, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah, terdapat 18 lembaga. Selain itu, essay bagian kelima merupakan lanjutan Contoh Soal Essay PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam UUD NRI 1945, tidak ada pengertian terkait dengan DPR. Sejumlah badan-badan baru, yang pada umumnya diberi nama „komisi‟ atau nama lain, baik oleh UUD atau undang-undang disebut „lembaga negara‟, sedangkan badan-badan ini tidak berstatus sebagai alat perlengkapan negara yang bertindak untuk dan atas nama negara. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan. Presiden mempunyai beberaoa wewenang seperti yang diatur dalam UUD 1945. Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 22 C dan 22 D UUD 1945. organ-organ penyelenggara negara. susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan. A. Penjelasan UUD dijadikan norma Cara pandang Civil Law (asas. Bayu Dwi Anggono. 3. dewan Pertimbangan Presiden (Pasal 16 UUdnri 1945) 3. Badan peradilan seperti disebutkan dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang berada di bawah mahkamah agung adalah: Peradilan Umum: Berwenang memeriksa,. a. Lembaga-lembaga Negara C. UUD 1945 adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan sejak 18 Agustus 1945. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN Nael Nathanael DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga. Setelah meninjau bentuk negara hukum Indonesia yang telah disebutkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Azhary dalam buku Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya (1995),. DPD : Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan UUD 1945 PSL 22 Tahun 2004 Tentang DPD. Empat d. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Komisi Yudisial (KY) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Negara adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi (UUD) yang meliputi Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA. Nah, dengan demikian lembaga negara pembuat undang-undang yang didasari atribusi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu MPR, DPR dan Presiden, Presiden sendiri serta Pemda. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah. UUD 1945 sebelum amandemen, MPR memegang kekuasaan superior/tertinggi sebagai pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) sehingga mengakibatkan lembaga negara terbagi menjadi dua, yaitu lembaga “tertinggi” negara dan lembaga “tinggi” negara (TAP MPR III/MPR/1978. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia membutuhkan lembaga yang berwenang untuk memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan, yaitu Mahkamah Agung (MA). Ke-28 lembaga negara inilah yang disebut memiliki kewenangan konstitusional yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Pada periode 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali amendemen (perubahan), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan negara menurut UUD 1945. MA. Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD 1945Perkembangan lembaga negara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari era orde baru. BPK mempunyai tugas dan wewenang yang sangat strategis, karena. Lengkap. (1) Mahkamah Konstitusi berwenang. Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Maka lembaga-lembaga yang tidak disebutkan dalam UUD 1945 dapat dikesampingkan, demikian pula halnya dengan MA. Sebelumnya kamu sudah mengetahui tentang lembaga tinggi negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat 1 UUD Negara. 39 Posting Komentar. 2014. Wewenang menguji berada di Mahkamah Konstitusi (MK), sesuai Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Di dalam makalah ini, kita akan mengulas tentang UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengertian lembaga. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, h. Asshiddique, Jimly. Paham inilah yang menjadi dasar negara-negara demokrasi, termasuk Indonesia. “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. 2020. Selanjutkan kamu akan diajak untuk mempelajari pengertian dan jenis-jenis lembaga. hafizh ikhsan. 8 no. Lembaga negara menurut UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Yudisial. 3. written by Rina Oktapiani September 23, 2022. Hasil amandemen UUD 1945 antara lain dengan dibentuknya beberapa lembaga negara yang baru. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pemda Kabupaten dipimpin oleh Bupati—yang dipilih secara langsung berpasangan dengan Wakil Bupati. Lembaga Negara Yang Disebut Dalam UUD 1945 Sejumlah 18 Organ. Teridentifikasi Lembaga negara yang disebutkan dalam UUdnri 1945, tetapi kewenangannya diatur dalam UU, adalah sebagai berikut: 1. sebagai ”Lembaga Negara’’, tidak lagi sebagai ”Lembaga Tertinggi Negara”. Di dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi. Mekanisme pemberhentian presiden diatur dalam Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. lembaga negara bantu, khususnya KPK, secara jelas sesuai sistem ketatanegaraan yang dianut negara ini berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi negara. Menyorot pertanyaan Anda, berikut bunyi Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (“UUD 1945”) dan Pasal 30 UUD 1945 yang Anda. com - Fungsi, kedudukan, dan kewenangan lembaga tinggi negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Lembaga Negara merupakan lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang 1945. Mengajukan. MaoliOka. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, antara satu lembaga negara dengan lembaga lainnya saling bekerja sama dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip pengawasan dan keseimbangan atau check and balances. 2 Desember 2018. MPR sebagai lembaga negara sesuai dengan Pasal 3 UUD 1945 mempunyai tugas dan wewenang yaitu: - Mengubah dan menetapkan UUD - Melantik presiden dan wakil presiden - Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) Setelah amandemen, MPR merupakan suatu lembaga Negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga yang lain.